KALIBANDUNG - Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur desa. Hal ini disampaikan oleh Menteri Desa, Yandri Susanto, terkait perkembangan terbaru regulasi turunan dari Undang-Undang Desa.

Dalam keterangannya, Yandri mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah rampung dan ditandatangani oleh Presiden.

“Alhamdulillah saya sama Pak Mendagri itu teman baik. Sehingga peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 kemarin, Alhamdulillah PP-nya sudah selesai. Presiden sudah tanda tangan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah mekanisme baru penyaluran penghasilan tetap (siltap) dan gaji kepala desa yang akan langsung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nanti siltap dan gaji kepala desa itu langsung dari APBN, langsung ke rekening desa,” jelasnya.

Tak hanya kepala desa, pemerintah juga tengah mengupayakan kejelasan status serta penggajian perangkat desa. Namun, menurut Yandri, hal tersebut menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

“Sama, gaji perangkat desa nanti langsung dari statuskan. Kali itu saya harus ngomong dengan Menpan RB. Itu bukan wewenang Mendes. Statusnya apakah itu P3K atau apa itu tentu di Menpan RB. Tapi tetap sering saya dialogkan,” tambahnya.

Yandri menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah memastikan siltap tidak lagi mengalami keterlambatan. Ia optimistis, dengan telah ditandatanganinya PP oleh Presiden, sistem baru ini akan berjalan lancar.

“Tapi intinya kan siltapnya jangan berhampat. Nah insya Allah dengan adanya tanda tangan peraturan pemerintah Presiden ini, siltap itu langsung nanti ke rekening desa dari APBN. Saya sudah perjuangkan itu, Pak. Dan insya Allah beres,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan meningkatkan kesejahteraan kepala desa serta perangkat desa di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan profesional.