KALIBANDUNG - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) terus memperjuangkan kepastian status kepegawaian perangkat desa yang telah menjadi persoalan sejak 2006. Ketua Umum PPDI, Sarjoko, S.H., mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang memberikan kejelasan hukum, perlindungan, dan kesejahteraan bagi perangkat desa di seluruh Indonesia.

Salah satu upaya yang diperjuangkan adalah integrasi Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem ini diharapkan mampu menata data perangkat desa secara nasional, termasuk jumlah personel, jabatan, dan masa kerja, sehingga memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembinaan.

Pada September 2026, PPDI menyampaikan aspirasi kepada Kepala Staf Kepresidenan. Perjuangan tersebut berlanjut melalui audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sarjoko menyebut respons yang diterima positif, meskipun tindak lanjutnya masih membutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait.

“Secara ketatanegaraan domainnya ada di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, tetapi KemenPAN RB merespons positif apa yang menjadi tuntutan dari PPDI,” ujar Sarjoko, dikutip dari laman Krandegan.

Kepastian status perangkat desa dinilai tidak hanya berkaitan dengan pengakuan profesi, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, penghasilan, serta jaminan kesejahteraan. Karena itu, PPDI mendorong agar perjuangan tersebut diperkuat melalui kajian akademik dan regulasi yang jelas.

Meski demikian, pencatatan perangkat desa dalam sistem BKN tidak otomatis menjadikan mereka berstatus ASN atau PPPK. Hingga terdapat aturan resmi yang mengatur perubahan tersebut, kepastian status perangkat desa masih menunggu langkah konkret pemerintah. PPDI berharap komunikasi yang telah dibangun dapat berujung pada kebijakan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perangkat desa.