KUBU RAYA - Sebanyak enam hingga tujuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, hingga kini belum mengantongi izin operasional. Padahal, dapur-dapur tersebut telah dinilai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Kondisi ini menjadi perhatian karena fasilitas SPPG tersebut telah disiapkan sejak sekitar satu tahun lalu. Namun, hingga saat ini, dapur-dapur tersebut belum dapat beroperasi untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, mendesak pemerintah pusat agar memberikan kepastian terkait izin operasional dapur SPPG di wilayah 3T. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir juga berhak mendapatkan manfaat dari program MBG, sebagaimana masyarakat di wilayah lainnya.

“Masyarakat di wilayah pesisir juga berhak merasakan manfaat program MBG, sebagaimana masyarakat di daerah lain,” demikian pernyataan Sukiryanto sebagaimana dikutip dalam pemberitaan Inside Pontianak.

Menurutnya, belum beroperasinya dapur-dapur tersebut menjadi persoalan tersendiri, terutama bagi anak-anak di kawasan pesisir yang turut menantikan pelaksanaan program pemenuhan gizi tersebut.