Kubu Raya - Pemerintah Kecamatan Sungai Raya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya, (30/1/26). Kegiatan ini mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pengembangan Pusat Ekonomi Kerakyatan, serta Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar.”

Musrenbang tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kubu Raya, Sujiwo, bersama jajaran perangkat daerah, unsur kecamatan, desa, anggota dewan, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan program pembangunan daerah ke depan.

Dalam sambutannya, Camat Sungai Raya M. Ikhsan Sukendra menyampaikan bahwa kondisi infrastruktur di Kecamatan Sungai Raya saat ini sudah mulai tertata dengan baik. Hal tersebut merupakan hasil dari sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa dalam melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan.

“Hari ini, semakin indah ditambah lagi dengan pusat UMKM Kalbar, yang memang menjadi kebanggaan kecamatan Sungai Raya,” ucap Camat Sungai Raya.

Sementara itu, Bupati Sujiwo menjelaskan bahwa percepatan pelaksanaan Musrenbang merupakan langkah strategis agar proses pembahasan hingga pengesahan APBD dapat dilakukan lebih awal. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat segera berjalan setelah APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Semakin cepat APBD diketuk dan dilaksanakan, maka semakin cepat pula hak-hak rakyat bisa kita penuhi,” ujar Sujiwo.

Lebih lanjut, Sujiwo menargetkan Musrenbang tingkat kabupaten dapat rampung sebelum bulan Ramadan, sehingga pekerjaan infrastruktur sudah dapat dimulai paling lambat pada Juni atau Juli tahun berjalan. Menurutnya, percepatan ini penting untuk menghindari keterlambatan realisasi pembangunan, khususnya proyek-proyek strategis.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, mengingat besarnya porsi mandatory spending dalam struktur anggaran daerah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan tepat waktu menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.