Kalibandung, Kubu Raya - Pemerintah Desa Kalibandung menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pembahasan, penetapan, dan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) tahun 2020–2027, pada selasa (2/12/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Desa Kalibandung dengan melibatkan unsur masyarakat dan kelembagaan desa, di antaranya Ibu-ibu PKK, para Ketua RT/RW, Kepala Dusun, BPD, LPM, tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas, pendamping desa, serta perwakilan dari pihak kecamatan.

Dalam sambutannya, Sanhaji selaku Kepala Desa Kalibandung menegaskan bahwa penyusunan RPJM Desa merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh setiap desa. Ia menjelaskan bahwa tantangan administrasi pemerintahan saat ini menuntut desa untuk lebih adaptif terhadap sistem digital.

“Jadi, Bapak-Ibu yang saya hormati, pembahasan Musdes RPJM ini, karena ini memang undang-undang mewajibkan kita membuat RPJM. Sekarang semuanya serba online. Setiap hari ada zoom meeting dengan Kementerian, dengan keuangan Pemdes,” ucap Sanhaji.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersemangat berkontribusi bagi desa, meski kondisi anggaran tidak selalu sesuai harapan.

“Walaupun nanti ke depan dana desa ini tidak seperti yang kita harapkan, harus semangat untuk menjadi RT, semangat untuk berjuang untuk desa,” tambahnya.

Sementara itu, Ahmad Gozali, perwakilan dari BPD, menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam menyusun perencanaan pembangunan.

“Mudah-mudahan pada hari ini, apa pun yang kita laksanakan bermanfaat, khususnya bagi kita yang hadir, hingga bisa dikenang anak cucu kita nanti. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari BPD. Mudah-mudahan ini tidak menurunkan semangat kita. Karena desa ini tidak tergantung kepada siapa-siapa, tetapi kepada pemimpinnya,” ungkapnya.

Dari pihak kecamatan, Meki Basri mengingatkan bahwa penyusunan program harus realistis dan sesuai prioritas mengingat kondisi anggaran daerah yang juga mengalami efisiensi.

“Dan di sini saya juga menekankan pentingnya program-program yang benar-benar diprioritaskan. Seperti yang dikatakan bahwa anggaran memang sangat terbatas dan perlu saya sampaikan bahwa Pemkab Kubu Raya ini juga terkena dampak dari efisiensi anggaran. Tetapi Bupati kita mengupayakan layanan tetap maksimal dan pembangunan terus berjalan. Jadi mohon bijaksanaannya dalam menyusun program yang diprioritaskan,” ujarnya.

Pendamping desa, Wiwit Apriadi, turut memberikan penjelasan terkait acuan penggunaan dana desa untuk tahun 2026. Ia menyampaikan dalam RPJM Desa harus mengacu pada Permendes Tahun 2024.

“Kemudian berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2026 kita masih mengacu pada Permendes Tahun 2024 yang mana 9 prioritas penggunaan dana desa salah satunya yaitu kegiatan kopdes merah putih, stunting dan sebagainya itu juga masih menjadi prioritas. Diharapkan juga di dalam dokumen RPJM Desa, 9 prioritas penggunaan desa ini juga harus masuk di dalam rencana yang RPJM Desa tambahan selama 2 tahun ini,” jelasnya.

Dengan keterlibatan seluruh unsur desa, diharapkan RPJMD 2020–2027 dapat menjadi pedoman pembangunan yang membawa manfaat jangka panjang bagi warga Desa Kalibandung.