KALIBANDUNG - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) resmi meluncurkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan pada Kamis (5/6), sebagai bagian dari upaya mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menghadiri langsung kegiatan peluncuran tersebut di kantor Kemenkum di Jakarta. Dalam pidatonya, Supratman menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas keadilan, tetapi negara harus memberi perhatian lebih besar kepada orang-orang yang kurang mampu.

“Bahwa keadilan itu adalah merupakan hak bagi seluruh warga negara, tetapi negara harus memiliki keberpihakan yang lebih kepada mereka yang kurang mampu,” ujar Supratman.

Pemerintah memberikan layanan advokasi dan bantuan hukum kepada warga desa yang membutuhkan melalui Posbankum Desa dan Kelurahan. Diharapkan bahwa layanan ini dapat mencapai lebih banyak orang, terutama mereka yang selama ini tidak dapat mendapatkan bantuan hukum.

Kemenkum juga meluncurkan Posbankum dan program pelatihan paralegal dan peacemaker (juru damai) untuk kepala desa dan lurah. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan desa untuk menangani konflik hukum secara mandiri dan damai.

Semua kementerian dan lembaga bekerja sama untuk melakukan peluncuran ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Mahkamah Agung melakukan kerja sama.

Dengan menciptakan Posbankum Desa dan Kelurahan, pemerintah berharap masyarakat di tingkat akar rumput memiliki kepastian hukum dan hak yang setara.