KALIBANDUNG, JAKARTA – Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT), mendorong para pensiunan dan sarjana dengan latar belakang profesional untuk berpartisipasi dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan. Hal ini disampaikan d alam kegiatan "Kick-off & Sosialisasi Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2025", yang diadakan secara online dan disiarkan melalui kanal YouTube KemendesPDTT pada Selasa, (15/4). Yandri mengatakan bahwa salah satu masalah dalam membentuk koperasi baru adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) di desa.

“Kami melihat adanya keterbatasan SDM di desa-desa. Ini sudah kami sampaikan saat rapat satgas koperasi,” ujar Yandri mengutip dari Kompas, (16/4).

Ia menyatakan bahwa para kepala desa harus memasukkan semua warga yang memiliki gelar sarjana, termasuk mereka yang tinggal di kota tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Yandri mengatakan bahwa sarjana yang tidak memiliki pekerjaan dapat dipanggil kembali ke desa untuk dilatih menjadi pelaksana atau manajer koperasi.

Yandri mengatakan bahwa selain kalangan sarjana, pensiunan dengan latar belakang profesional, seperti mantan pegawai bank atau tenaga ahli lainnya, dapat sangat membantu operasi koperasi.

“Kita akan latih, termasuk pensiunan. Mungkin di desa itu ada pensiunan bank, atau pensiunan tenaga profesional lain. Itu bisa juga menjadi sumber utama SDM untuk mengawal dan menjalankan Koperasi Merah Putih ini," ungkapnya.

Pernyataan Yandri ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Merah Putih Community Association. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan dalam kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat di akar rumput.

Inpres tersebut memberikan wewenang kepada menteri desa untuk mengidentifikasi potensi desa, menyediakan lahan untuk koperasi, dan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, pemerintah akan memantau dan menilai secara teratur dan memberikan pendampingan dan pelatihan untuk memastikan bahwa koperasi yang baru dibentuk dapat beroperasi secara independen dan profesional.