KUBU RAYA – Wakil Bupati Kubu Raya, H. Sukiryanto, S.Ag., meminta kebijakan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Baku Sawah (LBS) dievaluasi agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Hal itu dinilai penting untuk menjaga lahan pertanian sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan seusai menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Tiga Raperda inisiatif DPRD Kubu Raya, Selasa (20/10/2026).

Sukiryanto menjelaskan, luas LP2B di Kubu Raya mengalami peningkatan dari sekitar 18 ribu hektare menjadi lebih dari 20 ribu hektare. Perubahan tersebut menimbulkan tantangan karena sejumlah lahan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan bersinggungan dengan rencana permukiman, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat.

“Ini seperti buah simalakama. Kalau tidak kita serahkan sesuai ketentuan, ada risiko moratorium perizinan. Tetapi ketika ditetapkan, ternyata ada kawasan yang selama ini direncanakan untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat justru masuk dalam LP2B maupun LBS,” ujarnya.

Sejumlah wilayah yang terdampak antara lain Pal IX, Sungai Rengas, dan Rengas Kapuas di Kecamatan Sungai Kakap. Persoalan serupa juga menjadi perhatian di Punggur Kecil, terutama pada kawasan yang direncanakan untuk pembangunan fasilitas tertentu. Karena itu, Sukiryanto menilai penetapan LP2B dan LBS perlu didukung pemetaan akurat serta verifikasi langsung untuk memastikan kesesuaian data dengan penggunaan lahan sebenarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai status tanah yang masuk dalam kawasan LP2B. Menurutnya, warga harus memahami aturan pemanfaatan lahan karena perubahan fungsi menjadi perkebunan maupun permukiman dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

“Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui bahwa tanah yang sudah mereka kuasai selama puluhan tahun ternyata masuk LP2B. Ketika dialihfungsikan, baik menjadi perkebunan maupun permukiman, ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Ini yang perlu kita antisipasi agar masyarakat tidak dirugikan,” katanya.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mengusulkan pembahasan melalui pemerintah provinsi sebelum diteruskan kepada pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan membuka peluang evaluasi terhadap penetapan kawasan berdasarkan kondisi aktual, status penguasaan tanah, serta kebutuhan pembangunan daerah, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Sukiryanto menegaskan, Pemkab Kubu Raya tetap mendukung perlindungan lahan pertanian demi menjaga ketahanan pangan. Namun, kebijakan tersebut diharapkan diterapkan secara proporsional agar tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah berharap adanya solusi yang mampu menyelaraskan keberlanjutan pertanian, kepastian hukum, dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.