Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi payung hukum krusial dalam upaya pemerintah mempercepat penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan fisik sarana distribusi di tingkat desa dan kelurahan. Fokus utama dari PMK ini adalah mengatur tata cara penyaluran dana transfer daerah—khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa—untuk pembangunan Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

PMK Nomor 15 Tahun 2026 adalah manifestasi keberpihakan fiskal terhadap ekonomi arus bawah. Dengan memberikan kepastian pendanaan untuk infrastruktur fisik koperasi, pemerintah tengah membangun pondasi distribusi logistik nasional yang lebih tangguh dan mandiri dari tingkat desa.

Selengkapnya baca salinan dokumen di bawah ini...