KALIBANDUNG - Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, DPR belum ada rencana untuk merevisi Undang-Undang Pilkada dalam waktu dekat. Kepastian ini dibuat setelah beredarnya berbagai spekulasi tentang bagaimana kebijakan politik elektoral akan berkembang di masa depan.

Menurut Dasco, fokus pembahasan DPR saat ini adalah revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang digodok pemerintah, dan tidak ada revisi UU Pilkada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco usai mengikuti rapat terbatas pimpinan Komisi II DPR bersama perwakilan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2026). Selain itu, DPR menepis masalah mengenai rencana pengembalian mekanisme pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dasco menjamin bahwa sistem pemilihan presiden tetap berbasis pada pemilihan langsung oleh rakyat dan menegaskan bahwa tidak ada diskusi yang dapat mengubah sistem demokrasi secara fundamental.

“DPR fokus membahas revisi UU Pemilu, dan dalam ketentuan pilpres, presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat,” ujar Sufmi Dasco Ahmad dikutip dari Kompas.