KALIBANDUNG - Indonesia resmi menjadi presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk satu tahun ke depan. Penetapan tersebut dibuat pada pertemuan Dewan HAM PBB pertama di Jenewa, Swiss, pada Kamis, 8 Januari 2026.

Menurut laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, akan menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Pengangkatan ini menandai posisi strategis Indonesia sebagai pemimpin hak asasi manusia di dunia.

Dalam posisinya sebagai presiden, Indonesia akan bertanggung jawab atas badan yang terdiri dari 47 negara yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan HAM PBB ditugaskan untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia, membuat rekomendasi, dan menangani situasi darurat HAM.

Salah satu mekanisme penting Dewan HAM PBB adalah Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review/UPR), yang meninjau rekam jejak HAM 193 negara anggota PBB setiap empat tahun. Dewan ini juga berwenang menunjuk para ahli HAM independen melalui Prosedur Khusus serta membentuk komisi penyelidikan untuk kasus dugaan pelanggaran HAM berat.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan HAM PBB didukung oleh Kantor Komisioner Tinggi HAM (OHCHR) dan berperan sebagai forum dialog, pengadopsi resolusi, serta penggerak kerja sama internasional di bidang hak asasi manusia.