JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) dikabarkan akan melakukan penyesuaian kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 setelah pagu anggaran yang tersedia mengalami penurunan dari rencana semula. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengarahkan program pada aspek yang dinilai lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Nanik Sudaryati Deyang, kepala BGN, pembangunan dapur baru secara besar-besaran tidak lagi menjadi prioritas utama. Sebaliknya, fokus akan ditempatkan pada peningkatan kualitas operasional dapur yang telah berjalan serta memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan untuk mendapatkan makanan bergizi.

Alokasi dana Program MBG tahun 2026, yang diproyeksikan sebesar Rp268 triliun, lebih rendah dari proyeksi awal sebesar Rp335 triliun, menyebabkan penyesuaian ini. BGN memilih untuk mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi standar yang ditetapkan dengan anggaran yang tersedia.

Nanik mengatakan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari berapa banyak orang yang dibantu. Memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan memenuhi standar keamanan pangan, higienitas, dan kualitas gizi yang baik untuk penerima manfaat juga sangat penting.

BGN juga akan memprioritaskan anak-anak dan kelompok rentan yang tinggal di wilayah terpencil. Selama ini, wilayah-wilayah tersebut sering menghadapi masalah distribusi dan kurangnya akses terhadap makanan bergizi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih khusus.

Pemerintah berharap dengan strategi baru ini, pelaksanaan Program MBG dapat lebih efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan meningkatkan kualitas layanan dan memperluas akses di daerah terluar, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan gizi nasional meskipun memiliki anggaran yang lebih terbatas.