KALIBANDUNG. Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana pengadaan 105.000 kendaraan pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih tidak dibiayai langsung melalui APBN. Ia menjelaskan, kebutuhan dana program tersebut berasal dari pinjaman yang diperoleh koperasi melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pemerintah, lanjutnya, hanya menanggung pembayaran angsuran atas pinjaman itu sebesar Rp40 triliun per tahun dalam kurun enam tahun. Skema tersebut, menurut Purbaya, telah diperhitungkan sehingga tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap kondisi fiskal negara.

Ia juga menyebut sebagian sumber pembayaran cicilan berasal dari pengalihan dana desa yang sudah tersedia, sehingga tidak menciptakan beban anggaran baru. Dengan mekanisme itu, risiko terhadap APBN dinilai tetap terkendali.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa rencana impor kendaraan niaga dengan nilai kontrak sekitar Rp24,66 triliun didasarkan pada pertimbangan efisiensi.

Ia mengatakan, perusahaan terlebih dahulu menelaah ketersediaan produk yang beredar di pasar domestik. Namun, keputusan pengadaan tetap diarahkan pada prinsip efektif, hemat, dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden dalam mendukung percepatan pembangunan di tingkat desa.