Kubu Raya - Beredar salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang mengatur penyaluran Dana Desa Tahun 2025. Regulasi tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 19 November 2025. Hal ini menyebabkan kecemasan para kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Kubu Raya terkait pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 yang terancam tidak bisa dicairkan.

Dalam PMK tersebut ditegaskan bahwa desa yang belum melengkapi seluruh persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II hingga batas waktu 17 September 2025 akan dikenakan penundaan penyaluran. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 21 desa di Kabupaten Kubu Raya yang masuk dalam daftar desa yang belum memenuhi persyaratan administrasi tersebut.

Diantara dana desa yang mengalami penundaan atau tidak bisa dicairkan yakni Dana Desa non-earmark, yaitu dana yang fleksibel digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kondisi ini memicu kekhawatiran besar di tingkat desa, mengingat sejumlah program prioritas masyarakat dapat terdampak langsung oleh keterlambatan penyaluran dana tersebut. Para kepala desa menyampaikan bahwa sebagian persyaratan teknis sering kali membutuhkan waktu dan koordinasi intensif, sehingga banyak desa mengalami keterlambatan dalam pemenuhan dokumen yang disyaratkan.

Menambah tekanan, muncul pula isu rencana pemerintah untuk memotong hingga 2/3 Dana Desa pada tahun 2026 untuk pembiayaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, ruang fiskal desa dikhawatirkan akan semakin menyempit dan mempengaruhi kelangsungan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tahun mendatang.