KALIBANDUNG - Untuk mendapatkan legalitas penuh atas aset peninggalan keluarga, proses balik nama sertifikat tanah warisan adalah langkah yang sangat penting agar suatu saat tidak ada sengketa diantara keluarga. Setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia, balik nama dapat dilakukan di Kantor Pertanahan setempat. Namun, sebagai syarat administratif, pemohon atau ahli waris harus menyiapkan sejumlah dokumen sebelum mengajukan permohonan.

Menariknya, persyaratan untuk mengembalikan nama tanah warisan berbeda untuk tanah yang sudah bersertifikat dan tanah yang belum. Berikut syarat-syarat balik nama:

1. Syarat Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan (Sudah Bersertifikat)

Bagi tanah yang telah memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dokumen yang harus disiapkan antara lain:

• Formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani.
• Surat kuasa apabila proses dikuasakan kepada pihak lain.
• Fotokopi identitas para ahli waris (KTP, KK) serta kuasa jika dikuasakan, yang telah dicocokkan oleh petugas.
• Sertifikat asli tanah.
• Surat Keterangan Waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan.
• Bukti pembayaran SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH bagi perolehan tanah di atas Rp60 juta, serta bukti pembayaran uang pemasukan saat pendaftaran hak.

2. Syarat Balik Nama Tanah Warisan Tanpa Sertifikat

Jika tanah yang diwariskan belum memiliki sertifikat, persyaratan yang dibutuhkan sedikit berbeda, yakni:

• Formulir permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai.
• Surat kuasa apabila dikuasakan.
• Fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
• Bukti perolehan tanah atau alas hak dalam bentuk asli.
• Surat-surat asli bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah/rumah, khusus untuk rumah golongan III atau rumah pembelian dari pemerintah.
• Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan petugas.
• Bukti pembayaran SSB (BPHTB) serta bukti pembayaran uang pemasukan.
• Bukti SSP/PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah mendorong para ahli waris untuk segera melakukan proses balik nama untuk mencatat kepemilikan tanah secara sah dan mencegah sengketa di kemudian hari. Proses balik nama yang tepat dan lengkap akan mempercepat penerbitan dokumen resmi atas nama ahli waris.