KALIBANDUNG – Pemerintah terus mendorong peningkatan tertib administrasi kependudukan melalui program penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak identitas setiap anak sekaligus memberikan kepastian hukum atas status kependudukannya sejak usia dini.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah dokumen resmi kependudukan yang diperuntukkan bagi anak berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. Penerbitannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. Kehadiran kartu tersebut tidak hanya menjadi bukti pengenal anak, tetapi juga mendukung terwujudnya pengelolaan data penduduk yang sistematis, tertib, dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, kepemilikan KIA memberikan berbagai manfaat, khususnya dalam menunjang akses anak terhadap pelayanan publik. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan administrasi di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, serta sejumlah layanan lainnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Lebih dari itu, KIA turut berperan dalam mempermudah proses identifikasi anak sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan sistem administrasi kependudukan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak. Regulasi yang mulai berlaku pada 2 Maret 2026 tersebut menggantikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Pembaruan kebijakan ini mengatur sejumlah aspek, mulai dari persyaratan dan prosedur penerbitan hingga pengembangan pelayanan secara langsung maupun digital melalui Identitas Kependudukan Digital.

Dengan demikian, peran serta orang tua sangat diperlukan untuk memastikan anak telah memiliki dokumen identitas yang sah. Kesadaran dalam mengurus KIA menjadi bagian dari tanggung jawab keluarga sekaligus dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan administrasi kependudukan yang inklusif.