KALIBANDUNG - Pemerintah Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan RKPDes Tahun Anggaran 2027 serta Daftar Usulan RKPDes (DURKP) Tahun 2028, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum bagi pemerintah desa, BPD, unsur kecamatan, pendamping desa, serta masyarakat untuk membahas arah pembangunan dan kebutuhan prioritas Desa Kalibandung. Dalam musyawarah itu, keterbatasan anggaran menjadi salah satu persoalan yang turut dibahas.

Kepala Desa Kalibandung, Sanhaji, S.H., mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa perlu menyusun strategi pembangunan yang lebih realistis dan melibatkan masyarakat.

“Ini memang anggarannya yang tidak cukup. Apalagi sedikit saya bingung. Kemarin kami lakukan internal dengan BPD membahas masalah pembangunan. Artinya ke depan apakah kita ini membangun, ada dana sisa yang harus kita bangunkan,” ucap Kades Sanhaji.

Ia menjelaskan, anggaran desa yang tersedia harus dibagi untuk berbagai kebutuhan dan program. Karena itu, pembangunan fisik tidak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah desa.

“Bukan sisa, ya. Artinya dana anggaran dari DD, itu anggarannya. Kan dana kita ini, Pak, Rp270 juta setiap, ya. Kalau ikut ada BRT, ada ini, ada itu, gitu kan,” ujarnya.

Sanhaji juga mendorong agar pembangunan di desa mulai menghidupkan kembali semangat swadaya dan gotong royong masyarakat. Menurutnya, pola tersebut dapat menjadi solusi ketika kemampuan anggaran desa terbatas.

“Dan kemarin saya sendiri, bukan Bapak-Ibu, ingin pembangunan itu tak usah kita pembangunan yang kayak dulu, nambah-nambah semuanya. Jadi kita bikin sistem swadaya, ada bantuan semen, pasir, baru sudah kita kerjakan gotong royong,” katanya.

Ia mencontohkan, pembangunan jalan lingkungan dengan panjang tertentu dapat dilakukan secara bertahap melalui keterlibatan masyarakat.

“Jangan yang 400 meter, walaupun dekat depan, sebelah depan, kita bisa kerjakan dengan gotong royong,” lanjut Sanhaji.

Menurutnya, pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam menentukan sekaligus mengerjakan pembangunan yang menjadi kebutuhan bersama.

“Harus bangun gotong royong, penanganan lingkungan, artinya masyarakat ini membutuhkan keterlibatan dengan jalan. Jangan kita hanya diam dan berpaku dengan anggaran yang sekarang ada,” tegasnya.

Sanhaji juga menyinggung kondisi kebijakan anggaran pemerintah yang saat ini banyak diarahkan untuk berbagai program prioritas. Kondisi tersebut, menurutnya, turut berdampak pada kemampuan desa dalam membiayai pembangunan.

“Apalagi sekarang negara kita ini, anggaran dana yang banyak fokus di bantuan-bantuan seperti MBG, program-program lainnya. Jadi kita mau ngomong apa? Kita ini cuma anak,” ucapnya.

Sementara itu, perwakilan BPD Kalibandung, Ahmad Gozali, mengajak seluruh unsur masyarakat dan pemerintah desa untuk menjaga kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan.

“Sebagai yang penting, kita itu bersama. Pemimpin dan rakyatnya harus bersatu. Jangan kita selalu menyalahkan. Kata rakyat menyalahkan pemimpin, kata pemimpin menyalahkan rakyat,” ucap Ahmad.

Ia mendorong agar pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama mencari potensi yang dapat dikembangkan untuk menjawab berbagai kebutuhan desa, termasuk di tengah keterbatasan anggaran.

“Marilah kita sama-sama cari potensi yang sangat baik,” katanya.

Musrenbangdes tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan program pembangunan Desa Kalibandung pada 2027 sekaligus menyusun usulan pembangunan untuk tahun 2028, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, kebutuhan masyarakat, serta penguatan partisipasi dan gotong royong.