KALIBANDUNG. Jakarta - Pemerintah pusat memastikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) akan segera diterbitkan sebagai pelaksanaan dari revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Kepastian tersebut disampaikan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam forum resmi bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI). Regulasi itu kini berada pada tahap akhir dan tinggal menunggu penandatanganan Presiden.

Terbitnya PP ini dinilai menjadi momentum penting bagi tata kelola desa. Salah satu poin krusial yang diatur adalah penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah akan memperjelas mekanisme penyalurannya, termasuk skema transfer langsung dari Bendahara Umum Negara ke rekening kas desa. Kebijakan ini menegaskan bahwa Siltap bukan sekadar beban APBDes, melainkan bentuk pengakuan negara atas peran strategis desa sebagai subjek pembangunan.

Selain itu, aturan lama yang tersebar luas dan sering membingungkan pemerintah desa akan diperbaiki oleh PP baru. Sebagian besar peraturan yang berasal dari UU Desa 2014, termasuk beberapa peraturan menteri dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, akan dikodifikasi dan disederhanakan. Diharapkan bahwa langkah ini akan membuat peraturan desa lebih sederhana, mudah dipahami, dan mudah diterapkan.

Pemerintah kembali menegaskan prinsip rekognisi dan subsidiaritas dalam hal kewenangan. Desa memiliki ruang untuk bertindak sendiri. Namun, ada syarat penting yang harus dipenuhi oleh desa, seperti harus menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan. Desa dapat bergantung pada interpretasi pemerintah kabupaten atau provinsi jika tidak ada landasan hukum.

Perubahan signifikan juga terlihat pada perhatian terhadap jaminan sosial perangkat desa. Pemerintah menekankan pentingnya jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan program purna tugas. Ini menunjukkan bahwa terjadinya pergeseran perspektif dimana perangkat desa sekarang merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang berhak atas perlindungan negara dan tidak lagi berfungsi sebagai tenaga administratif saja.

Pemerintah tidak hanya berbicara tentang regulasi, tetapi juga mengingatkan desa untuk mempersiapkan diri untuk arus mudik tahunan, yang melibatkan ratusan juta pergerakan masyarakat dan perputaran ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Desa diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial bukan hanya sebagai tempat tinggal sementara.

Regulasi baru ini akan menentukan jalan ke depan untuk kemajuan desa. Desa yang cepat menyusun perangkat hukum dan sistem pengelolaan dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar. Sebaliknya, desa yang tidak siap dapat tertinggal oleh perubahan yang sebenarnya bertujuan untuk memperkuat posisi mereka.