Kalibandung. JAKARTA - Sebuah survei yang dilakukan oleh Denny JA dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa mayoritas orang menolak pemilihan kepala daerah, atau pilkada, dilakukan melalui DPRD. Sebanyak 66,1% orang yang menjawab mengatakan mereka tidak setuju dengan ide tersebut. Hanya 28,6% dari responden menyatakan setuju atau sangat setuju, sementara sebagian besar dari mereka memilih kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Menurut Ardian Sopa, peneliti senior LSI Denny JA, angka penolakan tersebut sangat besar dan tersebar luas. Menurutnya, keputusan yang melampaui ambang 60% dalam kajian opini publik menunjukkan pengaruh yang signifikan dan sikap yang kuat dari masyarakat. Penolakan juga berasal dari responden laki-laki dan perempuan dari semua segmen, serta dari warga desa dan perkotaan.

Ardian menambahkan bahwa sikap penolakan muncul dari berbagai kelompok ekonomi, mulai dari berpenghasilan rendah hingga menengah ke atas, dengan kelompok berpendapatan lebih tinggi menunjukkan sikap penolakan. Ia menyatakan bahwa penolakan terhadap wacana Pilkada DPRD secara sistemik terjadi di hampir seluruh lapisan masyarakat. Gen Z menunjukkan paling banyak menolak dengan 84%, disusul oleh generasi milenial 71,4%, generasi X 60%, dan generasi baby boomer 63%.

Untuk melakukan survei ini, metode multi-stage random sampling digunakan terhadap 1.200 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dari 19 hingga 20 Oktober 2025.